IPB Bersama KLHK dan ITTO Rumuskan Strategi Memperkuat Pasar Domestik dan Mendukung Keberlanjutan Hutan

Industri kayu Indonesia tengah menghadapi peluang besar dengan meningkatnya permintaan pasar, khususnya dalam memenuhi kebutuhan produk kayu rekayasa. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan melalui FORCI menyelenggarakan Diseminasi Hasil Penelitian Proyek ITTO PD 928/22 untuk menjawab mitos terkait permintaan kayu yang merusak hutan. Diseminasi ini diadakan di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, pemerintahan, dan praktisi kehutanan pada Kamis [21/12/2024].

Prof. Dr. Ir. Naresworo Nugroho, MS Dekan Fakultas kehutanan dan Lingkungan  IPB saat Menyampaikan Sambutan di Fakultas kehutanan dan Lingkungan IPB pada Kamis [21/12/2024].

Agenda ini menjadi tahapan akhir dari rangkaian kerjasama Fakultas Kehutanan IPB bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan serta International Tropical Timber  Organization (ITTO). Disampaikan bahwa  produk kayu olahan masih sangat diminati oleh konsumen. Namun, saat ini industri kayu Indonesia sendang mengalami penurunan permintaan pasar luar negeri dan para pelaku industri kayu sedang berupaya untuk memperkuat pasar dalam negeri.  Kerjasama ini ditujukan untuk memperkuat pasar domestik produk kayu dan merumuskan kebijakan pendukung.

Untuk memanfaatkan peluang ini, Bramasto Nugroho salah satu Guru Besar Fahutan IPB dan Tim Ahli dari Riset ini menyebutkan bahwa dibutuhkan iklim usaha yang mendukung perkembangan industri kayu. Faktor-faktor penting yang diperlukan meliputi teknologi yang tepat, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, dan kebijakan pendukung yang efektif.

“Diperlukan rumusan kebijakan untuk meningkatkan pasar domestik produk kayu. Rumusan integrasi hulu hingga hilir dalam meningkatkan produksi kayu,” tambah Rina Kristanti selaku Koordinator Proyek ITTO PD 928/22.

Apabila memperhatikan data industri kayu di Indonesia, ternyata pusat Industri Kayu bertumpu di Jawa. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor diantaranya Jawa memiliki infrastruktur memedai, ketersediaan bahan baku dan harga yang kompetitif. Meskipun demikian apabila memperhatikan kapasitas produksi ternyata kapasitas terpasang industri pengolahan kayu jauh lebih rendah dari realisasi produksi untuk industri di atas 6000 m3 maupun di bawah 6000 m3. Hasil studi menunjukkan bahwa bahan baku hanya mampu memenuhi 30-40 persen dari kapasitas terpasang industri. Hal ini terjadi baik secara Nasional, ataupun secra spesifik dijumpai di industri kayu di Jawa Barat dan Banten.

Persoalan yang masih menjadi PR bersama dikemukakan dalam diskusi diantaranya pendataan industri, besarnya permintaan produk kayu dalam negeri maupun aliran rantai pasok yang menghubungkan sumber bahan baku dengan industri. Otoritas pemeritnah yang menangani pendataan jumlah industri di Jawa Barat  dan Banten belum melakukan upaya secara maksimal untuk mendata keberadaan dari industri kecil.

Begitupun aliran perdaganan produk kayu olahan dalam negeri tidak diketahui secara pasti bahkan oleh otoritas yang seharusnya membidangi. Masih dijumpai trafic aliran antara sumber bahan baku dan indsutri yang belum terkoneksi dengan baik, misalnya Industri di Jawa Timur harus mencari bahan baku sampai ke Jawa Barat pun berlaku sebaliknya. Bahkan informasi dari berbagai asosisasi industri kayu yang hadir mengemukakan bahan baku pun dapat didatangkan dari luar jawa meskipun dengan biaya transport yang cukup tinggi.

Dalam agenda ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa produk kayu olahan masih sangat diminati oleh konsumen, khususnya responden berusia 26-45 tahun. Produk kayu dinilai lebih fleksibel dalam desain dibandingkan produk substitusi, meskipun konsumen menganggap produk kayu lebih mahal dan sulit didapatkan. Ditekankan bahwa menggunakan produk kayu olahan mendukung kelestarian hutan. Konsumen perlu mendapatkan edukasi bahwa tidak semua kayu berasal dari fungsi hutan yang sama. Ada berbagai jenis hutan dengan tujuan pemanfaatan yang berbeda.

Foto Bersama Peserta Diseminasi Hasil Penelitian di Fakultas kehutanan dan Lingkungan IPB pada Kamis [21/12/2024].

Prof. Sudarsono Soedomo sebagai team leader riset ini menyampaikan juga bahwa akar persoalan rusaknya hutan bukan karena permintaan yang tinggi terhadap produk kayu, namun kejelasan property right hutan adalah faktor penentu. Penciri bahwa permintaan tinggi hutan  tumbuh dapat dijumpai dengan fenomena terus tumbuhnya hutan rakyat di Jawa. Perkembangan hutan rakyat ditunjukkan oleh luasan areal hutan rakyat yang bertambah dari 1,9 jt ha pada tahun 1993 menjadi 2,79 jt ha tahun 2014 (BPKH Wil XI Jawa-Madura dalam Firdaus 2014).

Dalam 5 tahun terakhir Hutan rakyat di Jawa Barat dan Banten berkontribusi besar untuk memasok bahan baku bagi industri kayu masing-masing 91%  dari Hutan rakyat di Jawa Barat dan 97% kontribusi dari Hutan Rakyat di Banten  yang ditunjukkan dalam hasil kajian Tim Fakultas Kehutanan IPB 2023 bekerjasama dengan ITTO. Bahan baku juga masih berasal dari hutan negara yang dikelola oleh Perhutani juga 4% di Jabar dan 1.3% di Banten.

Bahan baku kayu dari Hutan Rakyat lebih banyak digunakan di pasar domestik dibandingkan kayu dari Perhutani, karena harganya lebih murah dan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar domestik menjadi tantangan bagi pelaku usaha industri kayu lokal karena dibanjiri produk impor yang lebih unggul dalam harga dan desain. Kebijakan yang mengatur produk impor diperlukan agar industri kayu lokal bisa berkembang.

Proyek pembangunan nasional seperti IKN yang mengusung tema keberlanjutan lingkungan seharusnya menjadi peluang bagi industri kayu lokal. Diperlukan kebijakan yang mendukung agar industri lokal lebih mudah memasuki pasar domestik. Selain itu perlu memikirkan secara serius bagaimana industri kayu dapat dikembangkan di luar Pulau Jawa

Penulis : Riski Septia Putri