Inspiring Innovation with lntegrity
Jl. Ulin Kampus IPB
+62 - 251 - 862 - 1667
Mon-Sat: 09:00 - 17:00
12 Jan 2022

Dr Hendrayanto Jelaskan Efektifitas Sumur Resapan di Perkotaan

Dr Hendrayanto, dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Fahutan) juga menjelaskan efektivitas sumur resapan dalam mengurangi kelebihan air hujan. Dikatakannya, efektivitas resapan yang dibutuhkan pada kapasitas sumur resapan relatif terhadap kelebihan air hujan.

“Kapasitas sumur resapan ditentukan oleh volume dan luas permukaan resapan, laju penyerapan permeabilitas tanah, dan tinggi muka airtanah,” jelas Dr Hendrayanto.

Ia juga menjelaskan, luas permukaan resapan sama dengan luas total bagian sumur yang tidak kedap udara. Namun luas dasar sumur resapan yang tidak kedap udara lebih berpengaruh terhadap kapasitas resapan dibandingkan dengan dinding sumur yang tidak kedap udara.

Dr Hendrayanto menekankan bahwa laju infiltrasi atau permeabilitas tanah penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan jika permeabilitas tanah rendah, maka kapasitas sumur resapan lebih dipengaruhi oleh volume sumur resapan, dan air yang tertampung oleh sumur resapan akan disimpan dalam sumur resapan dalam waktu yang lama. Hal ini memunculkan isu “sumur resapan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk”.

“Permeabilitas sumur resapan akan semakin menurun seiring berjalannya waktu, akibat banyak partikel halus (tanah liat) yang menutup pori-pori,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Dr Hendrayanto, sumur resapan perlu dirawat agar permeabilitas tanah tetap terjaga. Ia menjelaskan, kedalaman sumur perlu memperhatikan kedalaman muka air tanah. Karena itu, jangan sampai sumur resapan malah terisi air tanah.

Dr Hendrayanto juga menyebutkan penerapan sumur resapan di perkotaan. Terutama yang berada di dekat pantai yang umumnya memiliki kedalaman tanah dan muka air tanah yang dangkal. Juga kedap udara terhadap terjadinya penutupan tanah oleh material yang terbawa udara sehingga ketersediaan ruang sebagai lokasi sumur resapan yang berfungsi secara efektif menjadi terbatas.

“Banjir di Jakarta akibat luapan sungai-sungai yang berasal dari luar DKI Jakarta tidak akan cukup dikendalikan oleh sumur resapan di wilayah Jakarta, diperlukan opsi lain, serta banjir rob,” kata dr Hendrayanto.

Dosen IPB University itu mengatakan, untuk melakukan upaya pengendalian banjir secara efektif, perlu diketahui lebih baik sumber air penyebab banjir. Dalam hal ini, kata dia, data hujan, drainase alami seperti sungai, saluran drainase (buatan), permeabilitas tanah, permeabilitas tanah, luas permukaan kedap udara, hidrogeologi, dan lokasi yang pernah mengalami banjir perlu diketahui sebagai bahan pembangunan.

Menurut dia, informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk pembangunan sumur resapan, tetapi untuk semua tindakan yang terkait dengan pengendalian banjir.

“Sumur resapan menjadi salah satu alternatif dalam upaya pengendalian banjir. Dalam kondisi tertentu tidak cukup hanya mengandalkan sumur resapan, namun perlu memadukan upaya lain, antara lain rekayasa sosial budaya, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi terkait wilayah hulu dan hilir sungai, daerah aliran sungai. ,” jelas dr Hendrayanto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk membangun sumur resapan di suatu kawasan, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Dijelaskannya, perlu diketahui sumber air penyebab banjir, data hujan, jaringan sungai (buatan), saluran (buatan), permeabilitas tanah, luas permukaan kedap udara, hidrogeologi, dan kualitas udara resapan. Data tersebut akan digunakan untuk pengembangan sumur resapan yang telah dilakukan dan upaya pembuatan sumur resapan selanjutnya. (SMH) (IAAS/YHY)

13 Dec 2021

Dr Bramasto Nugroho Sebut Penguatan Kelembagaan Sangat Penting Untuk Penetapan Standar Perlindungan Konsumen

Prof Bramasto Nugroho, Guru Besar IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Fahutan) mengatakan penguatan kelembagaan cukup menantang. Apalagi dengan hadirnya Pusat Sertifikasi Industri yang merupakan lembaga dalam melakukan sertifikasi mutu benih.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Webinar “Pengembangan dan Pemanfaatan Standardisasi Bibit dan Pembibitan Tanaman Hutan untuk Mendukung Pembangunan Hutan Lestari”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Perangkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Puslitbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, (09/12).

Dalam kegiatan ini beliau memaparkan tentang investasi dalam pertumbuhan pohon, baik untuk produksi, konservasi, rehabilitasi maupun untuk kepentingan lingkungan. Menurutnya, butuh waktu lama untuk menghasilkan manfaat sebagaimana dimaksud. Investasi awal ditentukan oleh kualitas benih dan benih yang berkualitas.

“Akan sangat tepat jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprakarsai atau berperan dalam mengembangkan standar tersebut. Intinya adalah untuk melindungi konsumen. Konsumen ini bisa publik, pemerintah, swasta atau swasta dan petani untuk melindungi investasi mereka,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini SNI (Standar Nasional Indonesia) masih menjadi acuan dalam memproduksi benih hingga benih tanaman hutan. Yang masih menjadi masalah adalah implementasinya yang tidak seragam. Pengaturan standar di dalamnya dan penguatan kelembagaan yang diperlukan masih akan dibahas.
Ia mengatakan, setidaknya ada lima tahapan dalam penguatan kelembagaan. Ini termasuk analisis dan diagnosis kerangka kelembagaan yang diteliti, analisis dan diagnosis organisasi di lembaga yang dipelajari, desain perubahan atau perbaikan kelembagaan dan organisasi, implementasi dan pemantauan dan evaluasi.

Menurutnya, perlu juga mendiagnosa efektivitas kebijakan untuk beberapa standar. Dalam prosesnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu bagaimana standar dikomunikasikan secara konsisten kepada pengguna. Efektivitas ini juga ditentukan oleh sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dia menilai Standard Operating Procedure (SOP) masih menjadi tekanan bagi organisasi.

Ia menambahkan, para pengambil kebijakan juga harus memahami prinsip-prinsip penguatan kelembagaan. Artinya, mereka harus fokus pada hasil dan harus memahami pentingnya standardisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Kuncinya adalah pada arah perbaikan dan penguatan untuk memastikan keberhasilan penerapan standar
“Memang dalam memperkuat lembaga ini perlu melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, data dan informasi yang akurat dan berkualitas harus tersedia untuk mencegah perbedaan hasil. Dan membangun institusi ‘baru’ yang bisa diprediksi sehingga pengguna mau mengacu pada standar yang berlaku,” ujarnya.(MW/Zul)

EnglishIndonesian