Fakultas Kehutanan dan Lingkungan

0251- 8621677

fahutan@apps.ipb.ac.id

Jalan Ulin, Kampus IPB Dramaga Bogor Jawa Barat 16680
25 Jan 2023

Kebakaran Lahan Gambut Menyumbang Lebih dari Upaya Konkrit Pencegahan dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Harus Libatkan Masyarakat

Salah satu sumber emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia bersumber dari kebakaran hutan, khususnya lahan gambut sebesar 50.13 persen. Bahkan emisi yang ditimbulkan lebih besar daripada emisi yang bersumber dari penggunaan energi. 

Isu tersebut telah disampaikan oleh Prof Bambang Hero Saharjo, Guru Besar Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University sebagai salah satu narasumber dalam penyelenggaraan Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) COP 27, November 2022 lalu . Ia menjelaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi sangat penting dilakukan karena selalu dipertanyakan di setiap pertemuan internasional. 
“Kita jangan sekedar melihat penurunan luas kebakaran yang terjadi, namun peningkatan emisi gas rumah kaca di beberapa provinsi juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat dan pemerintah harus sadar bahwa kebakaran hutan dapat muncul kapan saja dan tidak menunggu apakah kita siap atau tidak dalam menghadapinya. Ia mengungkapkan bahwa di akhir Desember 2022 dan awal Januari 2023, meskipun masih banyak daerah yang sering hujan, namun terdapat kasus kebakaran di beberapa lokasi. Kebakaran terjadi di Sumatera maupun di Kalimantan bahkan ada yang menghanguskan hingga lebih dari 25 hektar lahan. 

“Seharusnya kita tidak selalu menyalahkan El-Nino saat kebakaran terjadi. Sementara saat La-Nina terjadi kita tidak pernah menyatakan bahwa kebakaran yang berkurang itu adalah karena La-Nina. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) telah mengingatkan bahwa La Nina Yang terjadi selama 3 tahun (2020, 2021, dan 2022) sudah berakhir dan akan bergeser menjadi El Nino dalam kurun waktu mendatang,” jelasnya.

Ia mengatakan, pengendalian kebakaran bersifat wajib. Bukan dilatarbelakangi oleh adanya El-Nino atau tidak. Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. 

Pemadaman kebakaran, menurutnya, merupakan keberhasilan semu karena emisi sudah dilepaskan ke atmosfer. Api juga sudah sebagian besar melalap hutan, termasuk lahan gambut. Bahkan bukan tidak mungkin bahwa percepatan subsiden atau turunnya permukaan tanah gambut akan terjadi dengan cepat karena lahan bekas terbakar tidak segera direstorasi. 

“Bila pencegahan kebakaran hutan sudah dirancang sejak awal secara terencana dan sistematis, maka sesungguhnya persoalan-persoalan itu dapat dikendalikan,” pungkas Prof Bambang.  Ia menjelaskan, masyarakat harus dilibatkan sebagai partner bukan sebagai sparing partner. Berdasarkan hasil kajian dan riset yang telah ia lakukan, bila kelompok masyarakat diajak bersama dalam pengendalian kebakaran sejak awal, maka dapat memberikan implikasi positif. 

“Penanganan pasca kebakaran juga harus dibarengi dengan penegakan hukum yang dikaitkan dengan upaya pemulihan. Penegakan hukum dapat diterapkan melalui sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Pelaku kebakaran harus bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai konsekuensi hukum,” tuturnya.

Ia menerangkan bahwa ia telah lama bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi USA untuk kerjasama penelitian yang didanai oleh NASA. Riset tersebut terkait dengan emisi gas yang dihasilkan selama kebakaran, khususnya kebakaran gambut melalui pengambilan asap kebakaran gambut. Hasil yang sudah terpublikasi di Jurnal Internasional Q1. 

“Riset ini mengungkapkan bahwa asap kebakaran mengandung sekitar 50 persen gas beracun. Gas tersebut sangat berdampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan manusia,” imbuhnya. 

Penelitian tersebut, katanya, dilakukan di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Salah satu gas beracun ini adalah gas furan yang bisa dihisap oleh ibu yang sedang hamil dan dapat mengakibatkan cacat bagi bayi yang akan dilahirkan. Ada juga gas hidrogen sianida yang mematikan.

“Upaya pencegahan kebakaran tidak sekedar dengan mengendalikan dampak negatif yang ditimbulkan tetapi harus turut menjadi pertimbangan setiap stakeholder dan harus sepakat bahwa kejadian ini adalah bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),” tegasnya.

Ia menilai perlu adanya upaya upgrade dari aspek pencegahan dalam pengendalian kebakaran. Upaya ini dapat dibantu oleh ahli dengan bantuan teknologi terkini di antaranya satelit. Dengan begitu, upaya deteksi dan prediksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan secara lebih presisi.

Menurutnya, pengembangan teknologi pencegahan kebakaran hutan dalam upaya penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan juga merupakan pertanggungjawaban moral sebagai akademisi.

“Selain itu, akademisi juga, harus bersedia bila diminta sebagai ahli di persidangan sebagai bentuk kontribusi terhadap penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan gambut. Hal ini dalam rangka menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik sebagai hak konstitusi setiap warga negara,” ujarnya.(MW)

Published Date : 20-Jan-2023

Resource Person : Prof Bambang Hero Saharjo

Keyword : Pakar IPB University, Guru Besar IPB University, kebakaran hutan, lingkungan, kehutanan

SDG : SDG 5 – GENDER EQUALITY, SDG 10 – REDUCED INEQUALITIES, SDG 11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Sumber: https://ipb.ac.id/news/index/2023/01/guru-besar-ipb-university-kebakaran-lahan-gambut-menyumbang-lebih-dari-upaya-konkrit-pencegahan-dalam-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-harus-libatkan-masyarakat/091bf4af383957f63ae494b6b07a5695

19 Jan 2023

Dr Mirza Dikari Kusrini Sebut Indonesia Pengekspor Kaki Katak dan Swike Terbesar di Dunia


.

Keberadaan herpetofauna atau satwa liar jenis amfibi dan reptil sangat penting bagi keseimbangan ekosistem. Herpetofauna berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di lingkungan sekitar, tidak hanya di alam liar. Namun demikian, keberadaannya sering dinilai sebelah mata oleh masyarakat.

Dr Mirza Dikari Kusrini adalah Pakar Ekologi Satwa Liar Herpetofauna IPB University yang telah mendalami satwa amfibi dan reptil selama beberapa dekade. Menurutnya, ketidakpopuleran penelitian herpetofauna dikarenakan hewan jenis ini dianggap kurang karismatik. Terutama dibanding satwa liar besar (megafauna) seperti harimau, orang utan atau badak.

“Misalnya spesies kecil seperti kodok buduk di sekitar kampus. Keberadaannya sering dipandang sebelah mata, padahal bagaimana cara hidupnya tidak banyak diketahui oleh masyarakat,” terangnya.
Kodok buduk ini menurutnya merupakan predator dari berbagai serangga yang merugikan manusia seperti rayap dan kecoa.

Selain itu, imbuhnya, beberapa jenis amfibi dan reptil juga diekspor ke mancanegara dalam jumlah besar. Jumlahnya mencapai puluhan ribu ekor sampai jutaan. Sebagai contoh, Indonesia menjadi negara pengekspor kaki katak beku atau swike terbesar di dunia dan angka yang besar ini membuat Indonesia mendapatkan kritik dari pemerhati satwa liar.

“Jumlah yang banyak ini selalu menjadi pertanyaan dari pihak luar karena dikhawatirkan akan mempengaruhi populasi katak sawah. Bahkan ada keinginan dari beberapa pihak di luar negeri agar katak sawah yang diekspor masuk ke dalam appendix 2 CITES yang berarti akan ada pembatasan ekspor,” ujarnya.

Dr Mirza melakukan penelitian menyeluruh mengenai dampak perdagangan kaki katak beku di tahun 2001-2005. Hasil penelitiannya yang sudah berusia 15 tahun ini menunjukkan bahwa angka ekspor hingga puluhan juta ekor ini masih dinilai aman karena jenis yang dipanen adalah katak sawah.

“Data penelitian katak sawah ini, yang dulu dianggap tidak diperlukan, kini sangat berguna sebagai argumen bahwa pemanenan katak sawah di Indonesia masih aman. Saat itu saya melakukan pemodelan untuk melihat populasi katak sawah dengan menggunakan data jumlah telur, kemampuan bertahan hidup, dan bagaimana pemanenan dilakukan,” ungkap Dr Mirza.

Ia menambahkan spesies yang biasanya dipanen seringkali diabaikan. Namun bila keberadaannya hilang tanpa disadari akan menyebabkan ketidakstabilan ekosistem. Selain itu, jenis-jenis yang dianggap biasa ada di sekitar kadang “hilang” tanpa disadari.

Sebagai contoh, Dr Mirza yang sedang melakukan penelitian mengenai ekologi kodok buduk di kampus mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di kampus membuat keberadaan kodok buduk semakin sulit ditemui.

Dosen IPB University dari Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE) ini menegaskan, mahasiswa harus turut didorong untuk berfokus pada topik penelitian herpetofauna, bukan sekedar melihat keanekaragaman jenis. Mahasiswa diajak untuk melihat kerentanan konflik antara manusia dan herpetofauna. Sehingga dapat memberikan rekomendasi mitigasi saat menghadapi herpetofauna berbahaya seperti ular berbisa atau buaya.  

“Saya juga mendorong gerakan citizen science untuk mengajak masyarakat umum melaporkan keberadaan amfibi dan reptil melalui aplikasi i-Naturalist di bawah proyek Go-ARK (Gerakan Observasi Amfibi Reptil Kita),” ujarnya.

Caranya terbilang sederhana dan mudah dipahami. Penggunaannya mirip media sosial dengan tambahan data lokasi GPS. Data ini dapat dipakai untuk menunjukkan keberadaan dan status spesies herpetofauna di alam. Proyek ini bahkan berhasil menemukan jenis baru katak pohon di Cagar Alam Leuweung Sancang. (MW/Zul)

Published Date : 17-Jan-2023

Resource Person : Dr Mirza Dikari Kusrini

Keyword : Dosen IPB University, Pakar IPB University, herpetofauna, kehutanan

Sumber : https://ipb.ac.id/news/index/2023/01/dr-mirza-dikari-kusrini-sebut-indonesia-pengekspor-kaki-katak-dan-swike-terbesar-di-dunia/629b809d41afcb143e58e3288c056bdc

10 Feb 2022

Dosen DHH meraih Top 100 Ilmuan Indonesia di Bidang Pertanian dan Kehutanan 2022

Selamat dan Sukses atas prestasi dosen pengajar Departemen Hasil Hutan sebagai Indonesia Top 100 Agriculture and Forestry Scientists 2022 berdasarkan adscientificindex.com

1. Prof. Fauzi Febrianto (Peringkat 23)

2. Prof Yusuf Sudo Hadi (Peringkat 33)

3. Dr. Dede Hermawan (Peringkat 71)

4. Prof. Dodi Nandika (Peringkat 76)

5. Prof Imam Wahyudi (Peringkat 83)

Sumber : https://dthh.ipb.ac.id/9970-2/

07 Feb 2022

Himpunan Alumni FAHUTAN IPB Kokohkan Rencana AKSI

“Rimbawan harus bermanfaat bagi semua orang”, begitu ujar Kang Bambang Hendroyono (Kang Bahen), Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB (HA-E IPB) dalam sambutannya ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP HA-E IPB di Bogor (6/2).

Kang Bahen menekankan bahwa HA-E IPB harus menjadi organisasi yang memberikan kebaikan untuk anggota HA-E IPB dan untuk semua. Arahan ini sejalan dengan himbauan Dewan Pengawas HA-E IPB yang diwakili oleh dari Kang Rinekso Soekmadi, bahwa HA-E IPB harus menjadi organisasi yang muda, organisasi yang selalu menatap ke depan, ‘think ahead, think again, and think across. Arahan tersebut juga diperkuat oleh Kang Nandi Kosmaryandi selaku Wakil Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang menyampaikan bahwa sinergi yang selama ini sudah berjalan erat antara Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB dengan HA-E IPB harus diperkuat lagi.

Sebagai penutup sambutan, Kang Endro Siswoko selaku anggota Dewan Penasehat HA-E IPB menyampaikan bahwa Rimbawan harus selalu muda atas dan bawah, meski umur sudah ditentukan. Semangat ini mendapatkan sambutan meriah dari peserta Rakernas yang dilakukan secara hybrid melalui pertemuan luring di IPB International Convention Center dan dikombinasikan dengan pertemuan daring melalui kanal Zoom.

Sekretariat baru HA-E IPB yang disebut sebagai Rumah ASIK juga diresmikan dan dilaporkan perkembangannya. Berbagai kebutuhan Rumah ASIK mulai dari persewaan rumah serta perlengkapan kegiatan HA-E IPB diadakan secara gotong royong dari setiap angkatan. Rumah ASIK, selanjutnya diharapkan dapat menjadi menjadi hub utama kekerabatan antar alumni anggota HA-E IPB.

Pada acara Rakernas DPP HA-E IPB ini, setiap bidang kegiatan operasional DPP menyampaikan rencana program dan kegiatan yang disusun untuk periode 2021-2024, mulai dari penguatan korsa dan semangat rimbawan untuk semua alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB di manapun mereka berada, muali dari tingkat rumah tangga sampai di tempat mereka berkarya.

Rakernas ini dihadiri oleh sekitar 100 alumni yang hadir secara luring dan 60 alumni yang hadir melalui kanal daring. Mereka mewakili pengurus DPP, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Komisariat Daerah, dan Perwakilan Angkatan HAE-IPB. Meskipun tidak semua peserta bertatap muka secara langsung, jargon Fahutan ASIK tetap menjadi semangat dan menyatukan semua khalayak.

Sumber : http://www.fahutanipb.com/himpunan-alumni-fahutan-ipb-kokohkan-rencana-aksi/

12 Jan 2022

Dr Hendrayanto Jelaskan Efektifitas Sumur Resapan di Perkotaan

Dr Hendrayanto, dosen IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Fahutan) juga menjelaskan efektivitas sumur resapan dalam mengurangi kelebihan air hujan. Dikatakannya, efektivitas resapan yang dibutuhkan pada kapasitas sumur resapan relatif terhadap kelebihan air hujan.

“Kapasitas sumur resapan ditentukan oleh volume dan luas permukaan resapan, laju penyerapan permeabilitas tanah, dan tinggi muka airtanah,” jelas Dr Hendrayanto.

Ia juga menjelaskan, luas permukaan resapan sama dengan luas total bagian sumur yang tidak kedap udara. Namun luas dasar sumur resapan yang tidak kedap udara lebih berpengaruh terhadap kapasitas resapan dibandingkan dengan dinding sumur yang tidak kedap udara.

Dr Hendrayanto menekankan bahwa laju infiltrasi atau permeabilitas tanah penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan jika permeabilitas tanah rendah, maka kapasitas sumur resapan lebih dipengaruhi oleh volume sumur resapan, dan air yang tertampung oleh sumur resapan akan disimpan dalam sumur resapan dalam waktu yang lama. Hal ini memunculkan isu “sumur resapan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk”.

“Permeabilitas sumur resapan akan semakin menurun seiring berjalannya waktu, akibat banyak partikel halus (tanah liat) yang menutup pori-pori,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, kata Dr Hendrayanto, sumur resapan perlu dirawat agar permeabilitas tanah tetap terjaga. Ia menjelaskan, kedalaman sumur perlu memperhatikan kedalaman muka air tanah. Karena itu, jangan sampai sumur resapan malah terisi air tanah.

Dr Hendrayanto juga menyebutkan penerapan sumur resapan di perkotaan. Terutama yang berada di dekat pantai yang umumnya memiliki kedalaman tanah dan muka air tanah yang dangkal. Juga kedap udara terhadap terjadinya penutupan tanah oleh material yang terbawa udara sehingga ketersediaan ruang sebagai lokasi sumur resapan yang berfungsi secara efektif menjadi terbatas.

“Banjir di Jakarta akibat luapan sungai-sungai yang berasal dari luar DKI Jakarta tidak akan cukup dikendalikan oleh sumur resapan di wilayah Jakarta, diperlukan opsi lain, serta banjir rob,” kata dr Hendrayanto.

Dosen IPB University itu mengatakan, untuk melakukan upaya pengendalian banjir secara efektif, perlu diketahui lebih baik sumber air penyebab banjir. Dalam hal ini, kata dia, data hujan, drainase alami seperti sungai, saluran drainase (buatan), permeabilitas tanah, permeabilitas tanah, luas permukaan kedap udara, hidrogeologi, dan lokasi yang pernah mengalami banjir perlu diketahui sebagai bahan pembangunan.

Menurut dia, informasi tersebut tidak hanya dibutuhkan untuk pembangunan sumur resapan, tetapi untuk semua tindakan yang terkait dengan pengendalian banjir.

“Sumur resapan menjadi salah satu alternatif dalam upaya pengendalian banjir. Dalam kondisi tertentu tidak cukup hanya mengandalkan sumur resapan, namun perlu memadukan upaya lain, antara lain rekayasa sosial budaya, bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi terkait wilayah hulu dan hilir sungai, daerah aliran sungai. ,” jelas dr Hendrayanto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk membangun sumur resapan di suatu kawasan, diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Dijelaskannya, perlu diketahui sumber air penyebab banjir, data hujan, jaringan sungai (buatan), saluran (buatan), permeabilitas tanah, luas permukaan kedap udara, hidrogeologi, dan kualitas udara resapan. Data tersebut akan digunakan untuk pengembangan sumur resapan yang telah dilakukan dan upaya pembuatan sumur resapan selanjutnya. (SMH) (IAAS/YHY)

13 Dec 2021

Dr Bramasto Nugroho Sebut Penguatan Kelembagaan Sangat Penting Untuk Penetapan Standar Perlindungan Konsumen

Prof Bramasto Nugroho, Guru Besar IPB University dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Fahutan) mengatakan penguatan kelembagaan cukup menantang. Apalagi dengan hadirnya Pusat Sertifikasi Industri yang merupakan lembaga dalam melakukan sertifikasi mutu benih.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Webinar “Pengembangan dan Pemanfaatan Standardisasi Bibit dan Pembibitan Tanaman Hutan untuk Mendukung Pembangunan Hutan Lestari”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Standardisasi Perangkat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Puslitbang Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan, (09/12).

Dalam kegiatan ini beliau memaparkan tentang investasi dalam pertumbuhan pohon, baik untuk produksi, konservasi, rehabilitasi maupun untuk kepentingan lingkungan. Menurutnya, butuh waktu lama untuk menghasilkan manfaat sebagaimana dimaksud. Investasi awal ditentukan oleh kualitas benih dan benih yang berkualitas.

“Akan sangat tepat jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memprakarsai atau berperan dalam mengembangkan standar tersebut. Intinya adalah untuk melindungi konsumen. Konsumen ini bisa publik, pemerintah, swasta atau swasta dan petani untuk melindungi investasi mereka,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini SNI (Standar Nasional Indonesia) masih menjadi acuan dalam memproduksi benih hingga benih tanaman hutan. Yang masih menjadi masalah adalah implementasinya yang tidak seragam. Pengaturan standar di dalamnya dan penguatan kelembagaan yang diperlukan masih akan dibahas.
Ia mengatakan, setidaknya ada lima tahapan dalam penguatan kelembagaan. Ini termasuk analisis dan diagnosis kerangka kelembagaan yang diteliti, analisis dan diagnosis organisasi di lembaga yang dipelajari, desain perubahan atau perbaikan kelembagaan dan organisasi, implementasi dan pemantauan dan evaluasi.

Menurutnya, perlu juga mendiagnosa efektivitas kebijakan untuk beberapa standar. Dalam prosesnya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu bagaimana standar dikomunikasikan secara konsisten kepada pengguna. Efektivitas ini juga ditentukan oleh sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dia menilai Standard Operating Procedure (SOP) masih menjadi tekanan bagi organisasi.

Ia menambahkan, para pengambil kebijakan juga harus memahami prinsip-prinsip penguatan kelembagaan. Artinya, mereka harus fokus pada hasil dan harus memahami pentingnya standardisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Kuncinya adalah pada arah perbaikan dan penguatan untuk memastikan keberhasilan penerapan standar
“Memang dalam memperkuat lembaga ini perlu melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, data dan informasi yang akurat dan berkualitas harus tersedia untuk mencegah perbedaan hasil. Dan membangun institusi ‘baru’ yang bisa diprediksi sehingga pengguna mau mengacu pada standar yang berlaku,” ujarnya.(MW/Zul)